1.      Pengantar Tax Planning

a.       Manajemen perpajakan (Tax Management) dan Perencanaan Perpajakan (Tax Planning). Administratif dan Substantif.

b.      Membedakan Perencanaan Pajak (Tax Planning), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Pengelakan Pajak (Tax Evasion), serta Jenis-jenisnya.

c.       Definisi serta konsep Manajemen Perpajakan (Tax Management) dan Perencanaan Perpajakan (Tax Planning)

d.      Teknik Manajemen Perpajakan (Tax Management) yang Ekonomis dan Efektif.

e.       Ruang Lingkup dan Tanggung jawab.

f.        Alat- atau hal yang diperlukan dalam Manajemen Perpajakan (Tax Management)

g.       Konsep Dasar Strategi, Risiko, Pengaruh Pajak dan Tujuan Tax Planning (Perencanaan Perpajakan)

h.      Alasan / Motivasi, Tahapan dan Manfaat dan Aspek perencanaan pajak.

i.        Strategi Umum dan Etika Dalam Manajemen Pajak (Tax Management).

2.      Tax Planning PPh Orang Pribadi

a.       Pemilihan Bentuk Usaha Orang Pribadi.

b.      Penggunaan NPWP dalam mengefisiensikan beban Pajak.

c.       KLU sebagai alat mitigasi risiko.

d.      Rate Jumping dan Earning Stripping.

e.       Efisiensi Beban Pajak untuk Wanita Kawin.

f.        Usaha Istri sebagai Usaha Suami.

g.       Penggunaan Pembukuan sebagai posisi ideal penghitungan Pajak.

h.      Penggunaan Pembukuan atau Pencatatan?

i.        Ekstensi Penggunaan PP-23 dengan memahami Operating Margin untuk OP

3.      Tax Planning PPh Badan

a.       Pemahaman dasar atas tarif PPh Badan Pasal 17.

b.      Fasilitas PPh Badan Pasal 17.2b, Pasal 31(E), dan Industri yang dikenakan PPh Final.

c.       Ekstensi Penggunaan PP-23 dengan memahami Operating Margin untuh Badan

d.      Tax Planning Untuk Grup Usaha melalui Transfer Pricing.

e.       Desain Strategi Transfer Pricing.

f.        Metode Transfer Pricing sebagai justifikasi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

g.       Contoh Penerapan Arm Lengths Range dalam menentukan Harga Transfer.

h.      Penggunaan Kompensasi Rugi dalam Grup Usaha.

i.        Menghitung Tax Benefit atas suatu skema Tax Planning usaha grup.

j.        Memahami Koreksi (Adjustment) secara ex-ante, maupun secara ex-post.

k.      Rekonsiliasi antara PPh Badan dengan withholding dan PPN

l.        Perencanaan perpajakan untuk PPH Badan

m.    Definisi dan konsep dasar

n.      Pemilihan alternatif dasar pembukuan dan tatacara pembukuan

o.      Pemilihan metode penyusutan aktifa tetap.

p.      Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam Negeri

q.      Pengurangan dam Pembebasan Angsuran PPh Pasal 25

r.       Pengajuan SKB PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23

s.       Rekonsiliasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN

t.        Hand Phone, Sedan yang dipakai Karyawan

u.      Revaluasi Aktiva Tetap serta Hutang/Piutang kepada Pemegang Saham

v.       Transaksi Capital Lease

w.    Bunga Pinjaman dalam Kaitannya dengan Deposito

x.       Bunga Pinjaman terkait Perbandingan Hutang dan Modal (Debt to Equity Ratio (DER)).

y.       Pencadangan/Penghapusan Piutang tak Tertagih.

4.      Tax Planning PPN dan PPn BM

a.       Pembuatan Faktur Pajak

b.      Pengkreditan pajak masukan

5.      Tax Planning PPh Pemotongan dan Pemungutan

a.       Perencanaan pajak untuk PPh Ps 21, PPh Ps 23, PPh Ps 26, PPh Final dan PPN

b.      Klausul perpajakan dalam kontrak kerja dengan pihak lain

c.       PPh ditanggung perusahaan / tunjangan pajak

d.      Biaya perjalanan dinas: lump sum atau reimbursment

e.       Tunjangan makan / diberikan makan bersama

f.        Tunjangan kesehatan / diberikan fasilitas pengobatan

g.       Konflik withholding tax.

6.      Tax Planning Perpajakan Internasional

a.       Grossup atas pengenaan PPh Pasal 26.

b.      Penerapan CFC Rule (PMK-93/2019).

c.       Certificate of Domicile/Surat Keterangan Domisili dan penggunaannya sebagai mitigasi risiko PPh Pasal 26.

d.      Pemahaman atas Tax Treaty. Cara Singkat Penggunaan P3B.

e.       Pemanfaatan Advance Pricing Agreement (APA) dalam pemenuhan Kewajaran Transaksi Hubungan Istimewa.

f.        Pemanfaatan Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa perpajakan Internasional.

7.      Pemeriksaan Pajak

a.       Paradigma Pemeriksaan Pajak di Indonesia.

b.      Pemeriksaan Sebagai Sarana Menguji Tax Aoidance.

c.       Tax Audit vs General Audit.

d.      Kriteria Pemeriksaan ruang lingkup.

e.       Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan.

f.        Hak dan Kewajiban Petugas Pajak dalam Pemeriksaan.

g.       Prosedur Pemeriksaan Pajak

h.      Teknik Pemeriksaan Pajak.

i.        Penyelesaian Pemeriksaan

j.        Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan

k.      Pemeriksaan Transaksi Hubungan Instimewa